Suhu Politik Pemilihan Kepala Daerah Mesuji Memanas, Dinas Sosial Diduga Terlibat dalam Politik Praktis

Mesuji - Situasi politik di Kabupaten Mesuji menjelang pemilihan kepala daerah semakin memanas. Dugaan keterlibatan Dinas Sosial Kabupaten Mesuji dalam mendukung salah satu kandidat mencuat, yang memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kamis [26/09/24]

Keluhan masyarakat terkait layanan Dinas Sosial juga meningkat, terutama mengenai kesulitan dalam menghubungi instansi tersebut untuk pengaktifan kartu BPJS. Salah seorang warga, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengungkapkan pengalamannya saat harus menggunakan biaya pribadi untuk pengobatan karena kartu BPJS-nya tidak aktif.

Baca juga: Anies Baswedan: 25 Tahun Reformasi, Kok Masih Ada KKN?

“Saya terpaksa menggunakan uang dari modal warung untuk biaya pengobatan umum karena kartu BPJS saya tidak aktif. Saya sudah mencoba menghubungi pihak Dinas Sosial, namun tidak ada respons, ” ungkapnya.

Di tengah situasi tersebut, beredar pula sebuah video di media sosial yang menunjukkan salah seorang kepala bidang (kabid) Dinas Sosial Kabupaten Mesuji diduga berada di rumah salah satu kandidat calon bupati.

Baca juga: Tiba di Madinah, Anies Baswedan Dijemput dan Dikawal Protokoler Kerajaan Saudi

Tim media telah mencoba menghubungi pihak Dinas Sosial untuk mengonfirmasi dugaan tersebut, namun belum mendapatkan tanggapan. Beberapa pihak menduga beberapa pejabat di dinas tersebut sengaja mematikan telepon atau mengganti nomor kontak mereka.

Tokoh masyarakat Kecamatan Way Serdang, Iwan Dahri, SH, mendesak agar pihak Dinas Sosial segera memberikan klarifikasi terkait tuduhan ini.

Baca juga: Tony Rosyid: Pilpres 2024 Super Damai

“Para pejabat harus berhati-hati, ini adalah tahun politik. Jika terbukti terlibat dalam politik praktis, mereka bisa dipidana. Mari kita ciptakan pemilu yang damai dan kondusif, ” ujar Iwan Dahri pada Kamis (26/09).

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Sosial Kabupaten Mesuji belum memberikan tanggapan resmi. (Tim)

Baca juga: Dorong Kader Sukseskan Pemilu 2024, Tapi Jangan Jadi Petugas Partai di Muhammadiyah